Gugat Pilkada Banjarbaru, KMBPD Bakal Kerahkan 1000 Massa Geruduk KPU Banjarbaru
BANJARBARU – Kisruh Pilkada Kota Banjarbaru 2024 memunculkan protes besar-besaran dari masyarakat. Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) berkumpul di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru pada Senin pagi (2/12/24).
Mereka menuntut keadilan atas dugaan matinya keberanian masyarakat untuk bersuara dan bertindak dalam proses demokrasi di daerah tersebut.
Aksi yang diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, dan anak muda ini mencerminkan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi yang dianggap terganggu.
Massa menggelar orasi serta memasang papan reklame bertuliskan, “Turut Berduka Atas Matinya Keberanian Bersuara dan Bertindak Dari Rakyat Yang Mewakili.” Spanduk ini terpasang jelas di depan Kantor DPRD Kota Banjarbaru sebagai bentuk protes atas situasi yang dinilai merugikan masyarakat.
Namun, aksi tersebut belum berakhir di sana. Baru beberapa jam setelah aksi tersebut, surat yang memuat informasi tentang rencana aksi susulan kembali viral di media sosial.
Surat tersebut, yang dikeluarkan oleh Koalisi Masyarakat Banjarbaru Peduli Rakyat, mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru pada Kamis (5/12/24) mendatang, jika KPU tidak segera merespons tuntutan mereka.
Aksi damai yang direncanakan untuk Kamis depan dipicu oleh temuan kesalahan pada surat suara yang didiskualifikasi, meskipun seharusnya kesalahan tersebut tidak ada dalam surat suara.
Kelompok ini mendesak agar KPU Kota Banjarbaru memberikan klarifikasi mengenai penyebab terjadinya kesalahan tersebut dan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
H. Subhan Saputra, salah satu tokoh yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Banjarbaru Peduli Rakyat, saat ditemui awak media, Senin Siang (2/12/24). Menyatakan bahwa aksi yang dilakukan pada Senin pagi merupakan bukti nyata bahwa masyarakat Banjarbaru tidak tinggal diam. Mereka menuntut agar proses demokrasi dijalankan dengan transparansi dan keadilan yang tinggi.
“Jika KPU tidak menanggapi tuntutan kami dengan serius, kami akan kembali menggelar aksi damai yang lebih besar lagi. Kami akan terus mengawal proses hasil Pilkada di Banjarbaru ini dan tidak segan-segan melakukan aksi lanjutan jika masalah ini tidak segera diselesaikan dengan baik,” tegas Subhan.
Koalisi ini juga mendesak agar KPU segera melakukan investigasi internal terkait kesalahan pada surat suara yang telah didiskualifikasi, serta memberikan penjelasan kepada publik mengenai kesalahan tersebut.
Mereka menuntut agar KPU tidak hanya diam, tetapi segera bertindak untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung.
Kisruh ini mencerminkan ketegangan yang terjadi menjelang Pilkada Banjarbaru 2024, dengan berbagai pihak terus memantau perkembangan dan menuntut transparansi dalam setiap tahapan pemilihan.
Seiring dengan berlangsungnya protes ini, banyak pihak berharap agar permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan dengan baik untuk menjaga kelancaran dan keadilan dalam proses Pilkada Banjarbaru. (Tim)
